You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemerintah Pusat Apresiasi Pencapaian Perekaman E-KTP di Jakarta
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Perekaman E-KTP DKI Lampaui Target Nasional

Pemerintah ‎Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah merampungkan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) hingga mencapai 98,20 persen atau sebanyak 7.072.000 dari jumlah warga wajib KTP sebanyak 7.389.000 jiwa. Capaian itu, di atas ambang batas perekaman tingkat nasional yang menargetkan 96 persen.

DKI sudah lewat dari ambang batas nasional yang menargetkan 96 persen penduduk di wilayah sudah melakukan perekaman KTP El

Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, jumlah perekaman yang sudah dicapai DKI melebihi target. Karena itu, pihaknya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

"Harus dicontoh oleh provinsi lainnya. DKI sudah lewat dari ambang batas nasional yang menargetkan 96 persen penduduk di wilayah sudah melakukan perekaman KTP elektronik," ujarnya, Kamis (29/9).

67 Ribu E-KTP di Jakbar Belum Dicetak

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Edison Sianturi mengatakan, tercatat ada 10.274.000 jiwa sebagai penduduk Jakarta. Dari jumlah itu, tersisa sebanyak 317.000 warga yang termasuk wajib KTP namun belum melakukan perekaman e-KTP.

"Target kita Desember ini bisa terekam semua. Yang penting, dari Kemendagri sudah ada blankonya, sebab sekarang blanko kita habis," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1205 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1197 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1004 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye961 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye865 personBudhi Firmansyah Surapati